Washington, Rare News  Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali menjadi sorotan setelah mengeluarkan pernyataan bahwa kelompok Hamas memperoleh izin sementara untuk melakukan operasi keamanan internal di wilayah Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah proses stabilisasi kawasan pasca pertempuran panjang antara Israel dan kelompok bersenjata tersebut.

Palestinian militants stand guard in Khan Younis, southern Gaza Strip, October 13, 2025. (Reuters)

Pernyataan Trump Tentang Peran Hamas di Gaza

Dalam wawancara terbarunya, Trump menjelaskan bahwa situasi keamanan di Gaza saat ini sangat rapuh setelah gencatan senjata diberlakukan. Ia menilai adanya kekosongan otoritas di wilayah tersebut dapat memicu kekacauan dan konflik sosial. Oleh karena itu, menurutnya, memberi izin terbatas kepada Hamas untuk menjaga keamanan internal dianggap langkah sementara guna menstabilkan kondisi di lapangan.

Trump juga menegaskan bahwa izin tersebut tidak berarti Amerika Serikat mengakui secara politik posisi Hamas. Namun, keputusan ini dilakukan atas dasar pragmatis untuk mencegah munculnya tindakan anarkis, penjarahan, dan kekerasan di tengah masyarakat Gaza yang baru saja mengalami kehancuran akibat perang.

Respons Internasional dan Kekhawatiran Pengamat

Pernyataan Trump memunculkan beragam tanggapan dari komunitas internasional. Beberapa pihak menyebut langkah tersebut berpotensi memperkuat posisi politik Hamas di Gaza. Sementara yang lain melihatnya sebagai strategi realistis untuk menjaga ketertiban publik sementara otoritas sipil yang baru belum terbentuk.

Pengamat Timur Tengah memperingatkan bahwa pelibatan Hamas dalam urusan keamanan berisiko memperpanjang pengaruh mereka terhadap warga Gaza. Tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, langkah ini bisa mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Namun, bagi sebagian warga Gaza, kehadiran struktur keamanan apa pun dianggap lebih baik dibandingkan kondisi tanpa kendali sama sekali.

Langkah Selanjutnya dan Prospek Perdamaian

Trump menyebut keputusan ini bersifat sementara hingga terbentuk pemerintahan transisi yang diakui secara internasional. Ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah menjaga stabilitas di Gaza agar bantuan kemanusiaan bisa disalurkan dengan lancar dan rekonstruksi dapat segera dimulai.

Sementara itu, negara-negara pendukung proses perdamaian menyerukan agar setiap langkah keamanan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia. Dunia internasional berharap agar izin sementara tersebut tidak berubah menjadi legitimasi permanen yang bisa memperpanjang konflik kekuasaan di wilayah tersebut.

Meski menuai kontroversi, langkah Trump menunjukkan bahwa isu Gaza masih menjadi medan diplomasi yang kompleks. Stabilitas kawasan kini bergantung pada bagaimana otoritas lokal dan komunitas global menyeimbangkan antara keamanan, politik, dan kemanusiaan di tengah situasi yang terus berkembang.

By faprj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *